BI Pangkas Suku Bunga ke 5% dalam Manuver Tak Terduga untuk Dongkrak Pertumbuhan

 

Depok, majalahinspira.com – Bank Indonesia (BI) kembali mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%, dalam langkah kedua berturut-turut yang disiapkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan ini diumumkan pada Rabu (20/8/2025), menandai level suku bunga terendah sejak akhir 2022. Selain itu, suku bunga deposito semalam diturunkan menjadi 4,25% dan suku bunga pinjaman menjadi 5,75%. Hanya 5 dari 29 ekonom yang meramal BI akan melakukan penyesuaian tersebut hari ini. 

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa langkah ini konsisten dengan inflasi yang masih terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah. Lebih jauh, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 bisa mencapai 5,1% atau lebih, meningkat dari realisasi 5,03% di tahun sebelumnya. Kebijakan pelonggaran suku bunga ini juga memperkuat sinyal bahwa BI ingin mendukung perekonomian, meski tekanan global dan lambatnya penyerapan kredit masih menjadi tantangan.

Pelemahan permintaan dalam negeri dan perlambatan ekspor menjadi pertimbangan utama Bank Indonesia. Oleh karena itu, BI mengambil sikap proaktif meski data pertumbuhan kuartal kedua menunjukkan lonjakan ke 5,12%, tertinggi dalam dua tahun terakhir. Lonjakan tersebut didorong oleh kenaikan investasi dan konsumsi rumah tangga, meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren yang melemah di paruh kedua tahun ini. 

Langkah ini sekaligus menjadi manuver berani karena merupakan pertama kalinya BI memangkas suku bunga secara beruntun dalam satu siklus. Kebijakan ini juga didahului oleh penurunan cadangan wajib minimum perbankan sebesar 1%, yang membuka ruang likuiditas sekitar Rp 78 triliun untuk mendukung pertumbuhan kredit di sektor riil. 

Dengan penurunan bunga ini, BI berharap akan mendorong konsumen dan pelaku usaha untuk lebih agresif dalam investasi dan belanja. Namun BI juga memperingatkan bahwa jika tekanan eksternal atau permintaan domestik tidak membaik, pelonggaran kebijakan bisa terus berlanjut hingga akhir 2025.